Ujian Nasional sebagai Alat Pemetaan, Efektifkah? Part 2

Ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Namun, sayangnya ujian nasional masih dipertahankan, belum juga dihapus. Pemerintah masih menjadikannya sebagai alat pemetaan kondisi pendidikan Indonesia. Apakah ujian nasional bisa efektif dipakai sebagai alat pemetaan? Mari kita kaji bersama.

Bila pemerintah ingin membuat alat pemetaan kondisi pendidikan di tiap daerah, maka parameter penilaiannya harus meliputi berbagai variabel. Sementara ujian nasional hanya 1 jenis variabel yang dinilai yakni berdasar kemampuan siswa menjawab beberapa mata pelajaran yang diujikan.

Permasalahan yang mempengaruhi kualitas proses dan output pendidikan ada beragam, mulai dari sarana prasarana yang belum mendukung, kuantitas dan kualitas sdm pengajar yang belum memadai, hambatan dalam penerapan kurikulum, dan masih banyak masalah lainnya. Tentu sederet persoalan tersebut tak bisa terevaluasi dengan seksama hanya melihat dari kemampuan siswa menjawab soal ujian nasional. Karena itu dibutuhkan variabel penilaian yang lebih beragam agar bisa membaca semua persoalan yang mempengaruhi kemajuan pendidikan di tiap sekolah di berbagai daerah.

Kekurangan lainnya yang menjadikan ujian nasional tidak layak dipakai sebagai alat pemetaan adalah adanya perbedaan perlakuan yang diperoleh antar sekolah di berbagai daerah sehingga tidak bisa diberi alat uji yang sama. Sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil) belum memperoleh fasilitas pendidikan yang sama seperti sekolah-sekolah di perkotaan.

Selain itu, sekolah-sekolah di 3T masih mengalami kekurangan guru serta keterbatasan lainnya. Ada perbedaan yang mencolok antara kondisi sekolah-sekolah di 3T dengan sekolah-sekolah yang ada di tengah kota terlebih di ibukota. Karena itu, alat uji dan parameter yang dipakai harus berbeda, tidak bisa diseragamkan dengan menggunakan satu alat uji dan parameter yang sama yakni ujian nasional.

Anggaran yang dikeluarkan negara untuk menyelenggarakan ujian nasional tahun 2014 yang lalu, hampir mencapai 600 miliar rupiah. Tentu sangat disayangkan, bila anggaran sebanyak itu hanya dialokasikan untuk kebijakan yang tidak signifikan dalam memberi perubahan bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Sudah seharusnya pemerintah tidak menjadikan ujian nasional sebagai alat pemetaan kondisi pendidikan kita. Pemerintah harus menganalisa dan merumuskan kembali model alat evaluasi yang lebih efektif serta menentukan parameter yang sesuai. Sehingga diperoleh metode yang tepat dalam memetakan kondisi pendidikan Indonesia.